Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sumber foto: AFP
POKER HULK - Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah memberitahu Presiden Reuven Rivlin bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan koalisinya untuk membentuk pemerintahan. Keputusan itu akan mengakhiri 12 tahun kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Lapid, pemimpin partai Yesh Atid, ditugaskan untuk membentuk pemerintahan oleh Rivlin karena Netanyahu kembali gagal membentuk koalisinya sendiri, setelah pemilihan umum keempat Israel diadakan dalam waktu kurang dari dua tahun.
“Saya telah berhasil menyelesaikan tugas membentuk pemerintahan. Saya berjanji pemerintah ini akan bekerja untuk melayani semua orang Israel, mereka yang memilihnya dan mereka yang tidak, akan menghormati lawan-lawannya, dan melakukan segala daya untuk menyatukan dan menghubungkan semua bagian masyarakat Israel," cuit Lapid.
“Selamat kepada Anda @yairlapid dan kepada para pemimpin partai atas kesepakatan untuk membentuk pemerintahan. Kami berharap Knesset segera mengadakan pertemuan untuk meratifikasi pemerintah, sesuai kebutuhan," tulis Rivlin melalui akun @PresidentRuvi.
Lapid membentuk koalisi tenda besar
Menurut Al Jazeera, Lapid telah memenangkan dukungan signifikan dari nasionalis agama garis keras Naftali Bennett. Di bawah perjanjian koalisi, Bennett dan Lapid akan merotasi peran perdana menteri, dengan Bennett mengambil jabatan untuk dua tahun pertama dan Lapid dua tahun terakhir.
Lapid juga berhasil meyakinkan Mansour Abbas yang memimpin United Arab List untuk bergabung dengan koalisi. Satu-satunya partai atas nama kepentingan Arab menandatangani perjanjian koalisi dua jam sebelum batas waktu pembentukan pemerintahan.
Kesepakatan juga dicapai dengan Partai Biru Putih yang dipimpin oleh Benny Gantz; partai “sayap kiri” Meretz dan Partai Buruh; serta dengan partai "nasionalis" Yisrael Beiteinu.
Koresponden Al Jazeera Hoda Abdel-Hamid mengatakan ada banyak pertanyaan tentang berapa lama pemerintah baru akan tetap bersatu.
“Ini adalah aliansi antara delapan partai yang bergerak dari kiri ke kanan. Dari pendukung aktivitas pemukiman ilegal dan ekspansi, hingga pendukung solusi dua negara. Jadi (ini adalah sekelompok) orang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa selain keinginan untuk menggulingkan Netanyahu. Itulah perekatnya,” katanya, melaporkan dari Yerusalem Barat.
Keputusan sulit bagi Abbas dan Arab
Keputusan Abbas untuk bergabung dengan oposisi telah menimbulkan kontroversi di kalangan warga Palestina. Pasalnya, Bennett adalah pengikut Zionisme yang pernah membuat pernyataan, bahwa ia merasa bangga setelah membunuh ribuan orang Arab.
Dilansir dari Middle East Eye, Abbas menyatakan bersedia bergabung dengan koalisi setelah semua pihak sepakat untuk melayani kepentingan masyarakat Arab.
"Kami ingin pemerintah dibentuk untuk melayani semua warga negara, termasuk warga Arab, jadi kami membuat keputusan yang sulit. Ada banyak perbedaan pendapat dan kami memahami itu, tetapi kami harus mencapai kesepakatan secara keseluruhan," katanya.
“Ini pertama kalinya partai Arab menjadi mitra dalam pemerintahan. Kami berharap seluruh proses akan berhasil dan akhirnya pemerintahan akan terbentuk setelah empat pemilihan," tambah Abbas.
Tantangan menunggu pemerintah masa depan
Yossi Beilin, mantan menteri kehakiman, menyambut baik pengumuman tersebut. Namun, dia memperingatkan kesulitan yang akan datang di masa depan.
“Situasi di mana delapan partai menengah dan kecil membentuk koalisi belum pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak akan mudah. Netanyahu masih di sana," katanya.
"Kita harus berdoa dan berharap bahwa pemerintah ini tidak hanya akan menggulingkan Netanyahu, tetapi juga akan mampu muncul dan berkelanjutan," kata Beilin.
Netanyahu diperkirakan akan terus berjuang untuk membuat anggota parlemen membelot, sehingga Lapid gagal mendapatkan dukungan mayoritas di Knesset. Pasalnya, selain kehilangan jabatan, Netanyahu juga menghadapi berbagai tuntutan pidana, seperti suap, korupsi, dan penyalahgunaan jabatan.
Jika dia tidak menjadi perdana menteri, Netanyahu tidak akan bisa mendorong perubahan undang-undang yang akan memberinya perlindungan.
